Daftar Tulisan

Karya Akademik

1. "Telaah Kritis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Hal Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dikaitkan dengan Aspirasi Keuangan Daerah," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli 2012.
2. "Analisis Sistem Fiskal dan Kelembagaan Pengelola Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik," Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Januari 2018. 

Policy Paper/ Kertas Kerja/Makalah

1. Arifuddin Hamid, dkk, 2021, "Pedoman Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila," Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Desember.
2. Arifuddin Hamid, dkk, 2019, "Kajian Desa Wisata di Indonesia: Sinergi Kebijakan, Pembangunan Berkelanjutan, Berorientasi Digital," Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Desember.
3. Arifuddin Hamid dan Abdul Gafur Sangadji, 2014, “Background Paper Program Legislasi Nasional Komite Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya (Komite II) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,” Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 13 November.
4. Arifuddin Hamid, 2013, “Kajian Strategi Kerjasama Pembangunan antara Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank 2015-2019," Naskah Kebijakan Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas, Juli 2013.
5. Arifuddin Hamid, dkk, 2012, “Laporan Investigasi Independen dalam Konflik Tambang di Sape-lambu, Kabupaten Bima,” Tim Investigasi Independen, Februari.  

Kolom/ Opini Media

1. Katadata, "Volatilitas Kebijakan dan Masa Depan Energi," 4 Juni 2025.
2. Antara, "Menata Kembali Pembangunan Maritim Indonesia," 3 Juni 2025.
3. Katadata, "Endemi Impor dan Optimalisasi Kilang Minyak," 12 Mei 2025.
4. Antara, "Komplikasi dan Paradoks Pemberantasan Korupsi," 30 April 2025.
5. Katadata, "Konsumsi, Standardisasi Produk, dan Ketahanan Ekonomi," 26 April 2025.
6. Inilah, "Belanja Daerah dan Bias Kriminalisasi," 23 April 2025.
7. Antara, "Pemilik Manfaat Tambang dan Korporatisasi Pendidikan Tinggi," 15 April 2025.
8. Katadata, "Sengkarut Investasi Migas," 4 April 2025.
9. Hukum Online, "Penyederhanaan Alamiah Partai," 29 Maret 2025.
10. Detik, "Proyek Strategis Nasional dan Legisme Eksesif," 24 Maret 2025.
11. Antara, "Menilik Masa Depan Desentralisasi Fiskal," 24 Maret 2025.
12. Katadata, "Menggantungkan Harapan pada Pembangunan Infrastruktur," 7 Maret 2025.
13. Kontan, "Arah Kebijakan Elpiji Bersubsidi," 27 Februari 2025.
14. Detik, "Mendorong Ekonomi Digital yang (Lebih) Merakyat," 17 Februari 2025.
15. Koran Tempo, "Masih Relevankah Transmigrasi Zaman Sekarang," 30 Januari 2025.
16. Katadata, "Jebakan Euforia dari Pertumbuhan Kinerja Investasi," 27 Januari 2025.
17. Detik, "Paradoks Berganda BUMN," 16 Januari 2025.
18. Detik, "Mitos Parlemen Reformis," 17 Desember 2024.
19. Kontan, "Risiko Legal Danantara," 4 Desember 2024.
20. Bisnis Indonesia, "Jebakan Pendapatan," 29 Juli 2021.
21. Koran Jakarta, "Dilema Presidential Threshold," 3 Mei 2017.
22. Kontan, “Infrastruktur dan Pembiayaan Syariah,” 1 Maret 2017.
23. Koran Jakarta, "Mitigasi Regionalisasi Ekonomi," 1 Februari 2017.
24. Koran Jakarta, "TNI dan Upaya Kikis Terorisme," 29 Agustus 2016.
25. Kompas Cetak, “Delusi Ambang Batas,” 20 Agustus 2016.
26. Suara NTB, "Defisit Desentralisasi Fiskal," 2 Agustus 2016.
27. Suara NTB, "Gunting Fiskal Pemerintah," 26 Juli 2016.
    
28. Suara NTB, "Desentralisasi dan Jebakan Fiskal," 20 Juli 2016.
29. Suara NTB, "Disparitas dan Endemi Pembangunan," 13 Juli 2016.
30. Koran Jakarta, "Mempertajam RUU Terorisme," 9 Juli 2016.
31. Koran Jakarta, “Produktivitas BUMN Migas,” 10 Juni 2016.
32. Investor Daily, “BUMN dan Preseden Nawacita,” 10 Juni 2016.
33. Jawa Pos, “Defisit Propaganda Fiskal,” 23 Mei 2016.
34. Suara Karya, “KPK dan Drama Publik,” 12 Mei 2016.
35. Jawa Pos, "Limit Pembangunan Infrastruktur," 1 April 2016.
36. Suara Karya, "DPD dan Imperatif Konstitusi," 18 Maret 2016.
37. Suara Karya, "TAP MPR dan Legalistik Perencanaan," 25 Februari 2016.
38. Bisnis Indonesia, “Paradoks Pendanaan Infrastruktur,” 16 Februari 2016.
39. Suara NTB, "Senjakala Divestasi Newmont," 16 Februari 2015.
40. Jawa Pos, “Nalar Transisi Korupsi,” 31 Januari 2015.
41. Suara NTB, "Menantang Inovasi Pemda," 26 Desember 2014.
42. Suara NTB, "Pemilu 2014 dan Krisis Konstitusi," 17 Februari 2014.
43. Suara NTB, "Demokrasi Transisi Korupsi," 30 Januari 2014.
44. Suara NTB, “Divestasi dan Delusi Kemerdekaan,” 5 September 2013.
45. Suara NTB, "Perencanaan Provinsi dan Pewargaan Teknokratik," 20 Agustus 2013.
46. Suara NTB, "Gagal Paham Kuasa DPRD," 12 Agustus 2013.
47. Suara NTB, "APBD dan Disinformasi Publik," 3 November 2012.
48. Suara NTB, "Pilgub dan Skenario Demokrasi," 19 Oktober 2012.
49. Suara NTB, “Saham Newmont dan Posisi Pemda,” 2 Oktober 2012
50. Suara NTB, “Ambivalensi Polemik Newmont,” 3 Agustus 2012.
51. Suara NTB, "Politik Kuantifikasi Pemilu," 16 Juli 2012.
52. Suara NTB, "Sekulerisasi Politik Ruang," 11 Mei 2012.
53. Suara NTB, "TKI dalam Paradoks," 1 Mei 2012.
54. Suara NTB, "Investasi dan Disparitas Kebijakan," 25 April 2012.
55. Suara NTB, "Pers dan Konstruksi Wacana," 5 April 2012.
56. Suara NTB, "Pemilu Kada: dari DKI untuk NTB," 28 Maret 2012.
57. Suara NTB, "Ironi di Lumbung Padi," 1 Maret 2012.
58. Suara NTB, "KP3S dan Bola Panas PPS," 16 Februari 2012.
59. Suara NTB, "Kebijakan dan Apologi," 20 Desember 2011.
60. Suara NTB, "Wakil Rakyat, Dana Perimbangan, dan Anomali," 8 Desember 2011.
61. Lombok Post, “Menggugat Kebijakan Pembangunan di NTB,” 30 November 2011.
62. Koran Sindo, “Meneruskan Ekonomi Berbasis UKM,” 5 Maret 2010.