View Arifuddin Hamid's profile
Analisis Sistem Fiskal dan Kelembagaan Pengelola Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia
- Category: Karya Arifuddin Hamid
- Author: Arifuddin Hamid
- Pages: 223
- Year: 2018
Hits: 335
Lent status: Available
/ 0
Review
Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem kontrak bagi hasil (KBH) adalah sistem fiskal yang mampu menerjemahkan konsep kepenguasaan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Dalam pelaksanaan sistem KBH Cost Recovery, pemerintah rata-rata mendapatkan komposisi 55,96 persen dari total penerimaan minyak dan gas bumi. Pada tahun 2016, komposisi penerimaan pemerintah adalah sebesar 38,41 persen. Berdasarkan analisis data historis dan proyeksi minyak bumi, komposisi penerimaan pemerintah dan kontraktor tidak berbeda jauh jika menggunakan sistem KBH gross split dimana rentang penerimaan pemerintah adalah 41 - 42 persen sementara kontraktor sebesar 57 - 58 persen dari total penerimaan minyak dan gas bumi. Kelembagaan pengelola yang memiliki risiko fiskal paling rendah adalah berbentuk badan usaha khusus sebab pemerintah tidak menjadi pihak peserta kontrak.
